Marak SMPN Jual Seragam di Klaten, Wali Murid Mengadu Dewan Pendidikan

0 0
Read Time:2 Minute, 8 Second
SMPN di Klaten menjual seragam ke siswa, Kamis (7/7/2022). Foto: Achmad Hussein

Klaten, MCP- Sejumlah orang tua/wali murid dari beberapa SMPN di Klaten mengadu ke Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten. Mereka mengadu soal praktik pihak sekolah menjual bahan seragam.

“Ada tiga yang sudah menyampaikan dengan rincian. Yang lain sedang saya minta info lanjutan,” kata Humas dan Informasi Dewan Pendidikan Klaten Purwanti, Jumat (8/7/2022).

Tiga SMPN itu di Kecamatan Wedi dan Jogonalan. Menurut Purwanti, inti aduan adalah orang tua keberatan dengan pengadaan seragam oleh sekolah. Harga bahan seragam sekitar Rp 1.100.000 untuk tiga setel.

“Laporan yang masuk, mereka (orang tua) keberatan kalau harus membeli di sekolah. Sekarang ini masa pemulihan ekonomi, orang tua merasa keberatan jika harus membeli dengan nominal yang sudah ditentukan,” terang Purwanti.

Padahal, kata dia, sudah ada aturan soal larangan pihak sekolah menjual seragam ke siswa.

“PP 17 tahun 2010 bahwa sekolah secara tegas dilarang untuk menjual seragam sekolah, LKS dan lainnya. Jika sekolah melanggar PP tentu bisa dikenakan sanksi,” kata Purwanti.

Purwanti berharap sekolah mengindahkan aturan dari pusat tersebut. Sekolah mestinya tidak boleh memaksa wali murid membeli seragam.

“Sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan peserta didik baru membeli seragam di sekolah. Kita segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak terjadi pelanggaran aturan,” ujar Purwanti.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Klaten Yunanta saat dimintai konfirmasi mengatakan pihaknya sudah membuat edaran terkait seragam, modul dan lainnya. Edaran tahun 2019 itu masih dipakai sampai sekarang.

“SE itu masih saya pakai dan SE itu masih aktif. Yang jelas dinas sudah menerbitkan SE,” jelas Yunanta, sambil mengirimkan foto SE nomor 420/3653/12.

SE tersebut ditujukan kepada kepala SMPN dan SDN di Klaten. Surat tertanggal 14 Agustus 2019 ditandatangani Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Klaten saat itu, Sri Nugroho.

Surat edaran itu berisi tentang larangan pungutan dan pengadaan seragam, buku, modul dan sejenisnya yang dilakukan oleh sekolah, guru dan karyawan:

  1. Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orang tua/walinya.
  2. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang menjual seragam, buku, modul, LKS atau sejenisnya kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang dilakukan guru atau karyawan di Satuan Pendidikan.
  3. Biaya personal peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/walinya.

Diberitakan sebelumnya, tahap daftar ulang hari pertama PPDB SMPN di Klaten diwarnai dengan cerita orang tua yang diminta beli kain seragam di sekolah, Kamis (7/7). Harga satu paket bahan seragam itu Rp 1 juta lebih. Kasus itu terjadi di sejumlah SMPN di Klaten.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Kemenag Susun Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Qur’an

Bekasi, MCP –Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren […]

Like, Subribe, & Coment Now