Tunjangan Sertifikasi Guru Akan Dihapus Mulai Tahun Ajaran Baru 2022, Benarkah? Begini Kata Kemdikbud

0 0
Read Time:7 Minute, 39 Second

Jakarta, MCP –Tunjangan sertifikasi guru akan dihapus termasuk tamsil (tambahan penghasilan) karena adanya pelaksanaan kurikulum Merdeka yang dimulai saat tahun ajaran baru pada tahun 2022. Tunjangan profesi guru merupakan salah satu penghasilan tambahan yang diterima oleh seorang guru yang mana tujuan pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi guru tersebut yakni untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Saat ini masih banyak guru di Indonesia yang menerima penghasilan yang terbilang kecil atau tak sebanding dengan beban pekerjaannya sehingga pemerintah memberikan tambahan penghasilan bagi guru dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan ini berlaku untuk semua guru berstatus PNS maupun non-PNS yang telah lolos dalam program sertifikasi guru.

Pemberian Tunjangan Profesi Guru tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Sesuai Pasal 1 ayat (4), Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan Profesi Guru dibayarkan pemerintah dalam sebulan sekali.

Besaran Tunjangan Profesi Guru ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok guru PNS sesuai dengan golongannya. Sementara untuk guru non-PNS besarannya merujuk pada aturan yang berlaku. Tunjangan Profesi Guru non-PNS sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen PNS.

Baca juga :

Erick Thohir Realisasikan Bantuan Pendidikan untuk Ponpes Darul Ulum Jombang

Sesuai Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008 menyatakan bahwa bagi guru tetap bukan PNS yang punya sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru akan diberikan tunjangan guru profesi sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan sampai dengan memperoleh jabatan fungsional guru.

Guru yang bisa mendapatkan TPG adalah guru yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan Profesi Guru harus memenuhi syarat berikut:

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru.

2. Memenuhi beban kerja sebagai guru.

3. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Iklan dan promosi

4. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.

5. Berusia paling tinggi 60 tahun.

6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka akan mengurangi jam tatap muka. Sehingga, dengan berkurangnya JP maka secara otomatis tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru dihapus karena tidak memenuhi syarat. Kurikulum Merdeka akan membuat perubahan pada struktur mata pelajaran terutama jumlah jam tatap muka per pekan.

Dengan berkurangnya jam tatap muka tersebut maka secara otomatis tidak memenuhi beban kerja 24 JP per minggu. Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran guru di berbagai daerah. Apabila jam mengajar guru kurang dari 24 JP akan berpengaruh pada info gtk (tidak valid) yang berdampak tunjangan sertifikasi guru dihapus termasuk tamsil (tambahan penghasilan) dan tunjangan profesi guru.

Ada beberapa alasan kurikulum Merdeka tidak membuat tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru dihapus. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 56/M/2022 yang mana ada dua solusi yang diberikan menjawab keresahan tersebut yakni:

1. Ketika jam tatap muka berkurang dan tidak memenuhi 24 JP per minggu, ada tugas tambahan baru yaitu koordinator projek yang setara 2 JP. Apabila setelah berlaku tambahan koordinator masih belum memenuhi 24 JP per minggu, maka ada solusi kedua.

2. Jika masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 JP per minggu karena perubahan struktur kurikulum, guru tetap diakui 24 JP apabila pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 JP.

Ada beberapa alasan kurikulum Merdeka tidak membuat tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru dihapus. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 56/M/2022 yang mana ada dua solusi yang diberikan menjawab keresahan tersebut yakni:

1. Ketika jam tatap muka berkurang dan tidak memenuhi 24 JP per minggu, ada tugas tambahan baru yaitu koordinator projek yang setara 2 JP. Apabila setelah berlaku tambahan koordinator masih belum memenuhi 24 JP per minggu, maka ada solusi kedua.

Berita lainnya :

2. Jika masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 JP per minggu karena perubahan struktur kurikulum, guru tetap diakui 24 JP apabila pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 JP.

Selain itu pernyataan tersebut juga diperkuat dengan catatan dari Kemendikbud yakni sebagai berikut:

1.Guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum.

2. Semua guru yang berhak menerima tunjangan pada kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut saat kurikulum baru.

Berikut jenis guru yang dapat Tunjangan Sertifikasi Guru dan besaran gaji pokok yang diterima:

1. Guru PNSD

Besaran TPG untuk guru PNSD adalah sebanyak satu kali gaji pokok perbulan yang mana tunjangan profesinya akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali atau per triwulanan.

Besaran gaji pokok PNSD ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 sehingga aturan tersebut masih digunakan sebagai acuan untuk pembayaran gaji pokok PNSD dimana disebutkan bahwa untuk golongan III-A dengan status atau ijazah S1 atau D4 dengan masa pengabdian 0 tahun rentang gajinya di angka Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.236.400. Sedangkan untuk golongan terakhir yang memiliki pangkat tertinggi dalam kepangkatan PNS mencapai Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 atau hampir Rp6 juta.

Ada beberapa alasan kurikulum Merdeka tidak membuat tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru dihapus. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 56/M/2022 yang mana ada dua solusi yang diberikan menjawab keresahan tersebut yakni:

1. Ketika jam tatap muka berkurang dan tidak memenuhi 24 JP per minggu, ada tugas tambahan baru yaitu koordinator projek yang setara 2 JP. Apabila setelah berlaku tambahan koordinator masih belum memenuhi 24 JP per minggu, maka ada solusi kedua.

2. Jika masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 JP per minggu karena perubahan struktur kurikulum, guru tetap diakui 24 JP apabila pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 JP.

Selain itu pernyataan tersebut juga diperkuat dengan catatan dari Kemendikbud yakni sebagai berikut:

1.Guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum.

2. Semua guru yang berhak menerima tunjangan pada kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut saat kurikulum baru.

Berikut jenis guru yang dapat Tunjangan Sertifikasi Guru dan besaran gaji pokok yang diterima:

1. Guru PNSD

Besaran TPG untuk guru PNSD adalah sebanyak satu kali gaji pokok perbulan yang mana tunjangan profesinya akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali atau per triwulanan.

Besaran gaji pokok PNSD ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 sehingga aturan tersebut masih digunakan sebagai acuan untuk pembayaran gaji pokok PNSD dimana disebutkan bahwa untuk golongan III-A dengan status atau ijazah S1 atau D4 dengan masa pengabdian 0 tahun rentang gajinya di angka Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.236.400. Sedangkan untuk golongan terakhir yang memiliki pangkat tertinggi dalam kepangkatan PNS mencapai Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 atau hampir Rp6 juta.

2. Guru CPNSD

Guru Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah terangkat namun belum mengikuti program prajabatan atau latsar maka besaran TPG-nya sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 tahun 2022 yaitu sebanyak satu kali gaji pokok dikali 80 persen per bulan.

Sehingga, bagi guru yang masih berstatus CPNS, perhitungan gajinya masih 80 persen dari gaji pokok. Sedangkan besaran gaji pokok ini masih mengacu pada PP Nomor 15 tahun 2019 yang mana besaran gaji pokok untuk CPNS golongan III-A ini di angka Rp2.579.400 x 80 persen, jadi total yang dapatkan adalah Rp2.063.520.

3. Guru non PNS Inpassing

Besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non PNS inpassing ini mengacu pada peraturan Persesjen Kemdikbud Nomor 18 tahun 2021 yang mana untuk gaji pokok PNS ini mengacu pada PP Nomor 15 tahun 2019 mengenai penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sesuai dengan SK inpassing sesuai dengan Persesjen Kemdikbud Nomor 18 tahun 2021. Jumlah untuk guru dengan kategori adalah sebesar satu kali gaji pokok PNS perbulan.

4. Guru non PNS yang non Inpassing

Guru non PNS atau guru yang belum inpassing besaran tunjangan profesinya masih mengacu pada Persesjen Kemdikbud Nomor 18 tahun 2021. Besaran gaji yang diterima yakni Rp1.500.000 perbulannya. Sehingga, bagi guru yang non PNS dan belum inpassing harus segera mengurus SK inpassingnya agar TPG-nya bisa setara satu kali gaji pokok PNS.

5. Guru PPPK

Besaran tunjangan profesi guru guru PPPK ini mengacu pada Persesjen Kemdikbud Nomor 18 tahun 2021. Menurut aturan ini, besaran tunjangan profesi guru PPPK adalah sebesar satu kali gaji pokok atau sesuai SK.

Kemudian untuk gaji pokok PPPK ini mengacu pada Perpres Nomor 98 tahun 2020. Jadi Perpres Nomor 98 tahun 2020 tersebut yang mendasari terkait penggajian PPPK yang tertuang dalam lampiran tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Guru PPPK rata-rata ada di golongan 9 sehingga bagi guru PPPK yang baru lulus ini memiliki masa kerja 0 tahun dan berada di golongan 9 dengan gaji pokok sebesar Rp2.966.500 dan akan mengalami kenaikan gaji berkala setiap 2 tahunnya. Namun, guru PPPK tersebut dapat dimungkinkan untuk naik pangkat dengan syarat harus memenuhi angka kredit yang ada yang mana kenaikan pangkat tersebut siklusnya per 3 atau 4 tahun.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Moeldoko: Harga BBM Mau Dinaikkan Masyarakat Lagi Sulit, kalau Tidak Naik, Negara Kesulitan

Jakarta, MCP – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, […]

Like, Subribe, & Coment Now