DPR menyayangkan kasus pencabulan anak oleh guru SD di Kediri berakhir damai

0 0
Read Time:2 Minute, 59 Second

Jakarta, MCP – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Luluk Nur Hamidah menyayangkan kasus pencabulan yang dilakukan oknum guru berinisial M kepada 8 siswa SD di Kediri, Jawa Timur berakhir damai. Dia mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

“Aparat kepolisian Kediri harus segera bertindak sesuai dengan kewenangannya, apalagi pelaku sudah jelas mengakui perbuatannya,” kata Luluk Nur Hamidah, Kamis (21/7/2022).

Iklan dan promosi

Meski pelaku sudah diperiksa Inspektorat Dinas Pendidikan, namun kasus pencabulan berakhir damai antara pelaku dan korban. Luluk mengingatkan UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat menjerat pelaku tanpa harus ada pengaduan.

“Eksploitasi seksual itu ancamannya bisa 15 tahun penjara. Yang harus diketahui oleh masyarakat, kekeraan seksual di mana korbannya adalah anak-anak bukan delik aduan dan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan,” ucapnya.

Dalam Pasal 23 UU TPKS disebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pelaku juga bisa diberikan pemberat hukuman karena statusnya sebagai tenaga pendidik. 

“Penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, kehormatan, dan pengaruh serta kepercayaan justru menjadi faktor pemberat bagi pelaku. Pencabulan yang dilakukan oleh guru merupakan tindak kejahatan yang sangat serius,” ucap Luluk.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV ini pun menyayangkan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kediri karena memfasilitasi upaya damai antara pelaku dan korban yang diwakili oleh orang tua korban. Menurut Luluk hal ini juga menyalahi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah seharusnya berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkait agar korban mendapatkan pendampingan dan layanan pemulihan.

“Serta tentunya secara hukum korban juga didampingi. Ini akan jadi preseden bagi semua kasus kekerasan seksual jika berakhir dengan damai, terlebih upaya damai ini dilakukan terhadap korban anak-anak,” ujarnya.

Luluk mengatakan pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual harus dilakukan untuk melindungi kepentingan dan masa depan korban. Dia mengingatkan para korban berhak didampingi dan dilindungi martabatnya.

“Para korban berhak untuk tidak diekspos nama, wajah, dan identitasnya secara terbuka. Bahkan pengadilan juga dapat diselenggarakan secara tertutup demi melindungi korban anak-anak,” tutur Luluk.

“Jadi orang tua atau keluarga jangan takut untuk menempuh jalur hukum, dan kita minta aparat penegak hukum untuk secara proaktif menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, khususnya pelaku, saksi-saksi, dan juga korban,” ucap anggota Komisi IV DPR RI itu.

Luluk pun menyoroti hukuman kepada oknum guru pelaku pencabulan itu yang hanya sebatas pemindahan tugas. Walaupun hal ini merupakan kewenangan pihak sekolah, namun kasus pidananya tak boleh berhenti hanya sampai dengan pindah tempat mengajar dan kata damai.

“Memindahkan guru tersebut ke sekolah lain tanpa proses hukum justru akan menjadi teror di tempat yang baru dan ada kemungkinan memakan korban baru karena tidak adanya tindakan hukum yang membuat jera pelaku,” ujar Luluk.

Berita lainnya :

Luluk menambahkan, citra pelaku yang dianggap baik selama ini tidak bisa menjadi alasan perbuatannya lantas dimaklumi. Sekali pun pelaku akan pensiun sebentar lagi, dia menilai kasus hukumnya harus tetap berjalan.

“Normalisasi kekerasan seksual harus diakhiri. Pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja, termasuk sosok yang dihormati atau dianggap baik seprti guru di Kediri ini. Sosoknya yang dianggap baik justru dia gunakan untuk memanipulasi, membohongi, dan mengeksploitasi murid-muridnya secara seksual. Ini tidak dapat dimaaafkan,” tutur Luluk.

DPR berharap setiap sekolah dan seluruh tenaga pendidik mawas terhadap adanya kekerasan seksual yang melibatkan oknum guru sebagai pelakunya. Apalagi, kata Luluk, kasus kekerasan seksual dilakukan di dalam lingkungan sekolah.

“Sesuai dengan temuan Komnas Perempuan, lembaga pendidikan menempati urutan teratas dalam semua kasus kekerasan seksual. Dan kita tidak menginginkan ini terus terjadi. Pihak sekolah harus mengantisipasi dan melakukan langkah tegas,” katanya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Polisi Selidiki Viral Aksi Pungli Polantas di Gerbang Tol

Jakarta, MCP— Polisi tengah menyelidiki video viral yang […]

Like, Subribe, & Coment Now