Anak Buah Luhut Angkat Bicara Soal Biaya Tambahan Proyek KCJB

Media Cyber Pendidikan Media Cyber Pendidikan
0 0
Read Time:2 Minute, 3 Second

Jakarta, MCP – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi angkat bicara mengenai polemik pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Pemerintah memastikan tidak ada permintaan pihak China supaya Indonesia menanggung 100% biaya pembengkakan biaya atau cost overrun yang terjadi. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto di lansir Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (1/8/2022).

“Gak benar kalau 100% itu harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada permintaan pihak Tiongkok meminta itu (cost overrun) 100% ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Saya kira ini harus diklarifikasi,” kata Seto.

Seto menjelaskan ini sifatnya masih negosiasi dari dua negara, di mana cost overrun ini harus ditanggung sesuai porsi ekuitas masin-masing pihak yakni ekuitas dari konsorsium Indonesia Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% dan pihak China 40%.

Selain itu, saat ini pemerintah Indonesia saat ini juga tengah mengusulkan untuk pembengkakan biaya ini untuk dibiayai melalui pinjaman. Setidaknya diusulkan 75% porsi akan ditanggung konsorsium dari perbankan dan 25% berasal dari ekuitas masing-masing pihak.

“Kemarin kita diskusi gimana kalau cost overrun ini dibiayai dari pinjaman apakah nanti pinjaman dari konsorsium bersama konsorsium perbankan, namun memang masih negosiasi. targetnya memang paling tidak September ini bisa memfinalkan terkait struktur pendanaan,” kata Seto.

“Kita usulkan 25% itu ditanggung porsi ekuitas, di mana 25% itu dari ekuitas masing-masing pihak yakni 60% dari pihak Indonesia dan 40% pihak Tiongkok. Lalu itu kita usulkan jadi 75% akan ditanggung konsorsium perbankan. Ini lagi dinegosiasikan,” tambahnya.

Menurut Seto, dengan cara itu struktur pendanaan KCJB bisa lebih optimal, dan diharapkan defisit bisa dibayarkan melalui hasil usaha pada masa periode beroperasi.

“Konsesinya kan 50 tahun, cukup panjang jadi memang ini yang kita lagi coba lihat strukturnya gimana bisa mengoptimalkan periode masa operasi ini, yang nantinya juga akan membayar porsi dari cost overrun yang dibiayai melalui konsorsium perbankan,” kata Seto.

Namun sampai saat ini belum ada nilai pasti pembengkakan biaya yang terjadi untuk mega proyek ini, di mana menurut Seto dari angka estimasi sebelumnya pembengkakan biaya mencapai US$ 1,1 miliar.

Berita lainnya :

Terlebih saat ini ada adanya usulan peninjauan baru karena perubahan struktur perpajakan.

“Angkanya lagi di-review BPKP dalam beberapa minggu kedepan dapat ke depan dapat hasil yang lebih pasti. so far masih US$ 1,1 miliar yang sudah direview BPKP, tapi saat ini dimasukan usulan tahap dua karena ada faktor perubahan struktur perpajakan. ada PPN naik jadi 11% dan terkait akuisisi lahan, jadi lagi di-review BPKP,” kata Seto.

(luc/luc)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Pemkab Teluk Wondama bangun 89 unit rumah warga kurang mampu

Wasior, MCP – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua […]

Like, Subribe, & Coment Now