0
0
Jakarta, MCP – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada minggu depan. Pasalnya, APBN tak mampu lagi menahan beban subsidi yang besarnya mencapai Rp 502 triliun.
“Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini,” papar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan virtual, Jumat (19/8/2022).
“Presiden sudah indikasikan sudah tak mungkin kita pertahankan terus demikian,” sambung Luhut.
Bahkan, kata Luhut, saat ini harga BBM di Indonesia tergolong murah dibandingkan negara lain karena ada subsidi. Sementara APBN tidak mampu lagi menahan subsidi tersebut.
“Kita ini harga BBM paling murah se-kawasan ini, kita jauh lebih murah dari yang lain. Itu (subsidi BBM) terlalu besar kepada APBN kita. Bagaimanapun tidak bisa dipertahankan terus demikian untuk mengurangi pressure kita karena harga crude oil naik, meskipun sekarang turun. Kita harus siap-siap,” jelas Luhut.
Berita lainnya :
- Kaesang Pangarep Resmi Masuk PSI, Penyerahan KTA Langsung oleh Giring
- Kepsek SD Negeri Cibeureum Lawan Wali Kota Bogor Bima Arya
- Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Umumkan Nama Tim Pemenangan Baja
- SBY Nyanyikan Lagu,Prabowo Asyik Berjoget ‘Kamu Nggak Sendirian’ di Rapimnas PD
- Partai Demokrat Resmi Usung Ketum Gerindra Prabowo Subianto Balon Presiden 2024
Tapi hari ini, Sabtu (20/8/2022) Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika pemerintah belum akan mnaikkan harga BBM dalam waktu dekat.
Dia menyebut pemerintah masih mengkaji rencana tersebut.
“Masih disampaikan beberapa skenario. Tidak pada kuartal III (2022),” kata Airlangga, Sabtu (20/8/2022).
Dia mengungkapkan saat ini pemerintah juga masih menunggu keputusan Presiden Jokowi. “Tunggu rapat dengan Bapak Presiden,” jelasnya.
Airlangga menambahkan pemerintah juga sedang merancang subsidi perorangan. Kemudian penggunaan aplikasi My Pertamina juga akan tetap digunakan.
Jadi nantinya penyaluran subsidi menggunakan nomor kendaraan. Pemerintah kini sedang mengumpulkan data tersebut.
(kil/hns)
