Masalah Pembiayaan Pendidikan di Jabar, Komisi V DPRD : Beberkan permasalahannya

Media Cyber Pendidikan Media Cyber Pendidikan
0 0
Read Time:3 Minute, 12 Second

Bandung, MCP – Polemik uang sumbangan sekolah baru-baru ini mencuat ke permukaan setelah banyak dikeluhkan orang tua siswa. Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan pun membeberkan masalah pelik kenapa persoalan itu muncul dan kini dianggap membebani para orang tua.


Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dana pendidikan di Jawa Barat masih belum cukup untuk memenuhi operasional di setiap sekolah. Dengan jumlah total 852 sekolah negeri di bawah kewenangan Pemprov Jabar, dana pendidikan yang ada masih belum mencukupi pendidikan.

“Yang lebih mendasar lagi, ini ada semacam teguran bagi kita semua. Adanya praktek ini (sumbangan) sekolah karena faktanya ada kekurangan dana pendidikan di Jawa Barat,” kata pria yang akrab disapa Gus Ahad di lansir detikJabar di ruang kerjanya, Rabu (14/9/2022).

Baca juga : Gubernur Jabar Ridwan Kamil Didesak Turun Tangani Polemik SMAN 24 Bandung

Politikus PKS ini lalu merinci, anggaran pendidikan di Jawa Barat mencapai Rp 10.120.390.546.914 atau Rp 10 triliun. Dengan rincian Rp 7.488.378.895.634 atau Rp 7,488 triliun dana yang bersumber dari APBN melalui DAK dan DAU, serta Rp 2.632.011.651.280 atau Rp 2,632 triliun yang berasal dari APBD Jabar.

Dari 2,632 triliun itu, Pemprov Jabar diketahui menggelontorkan anggaran untuk biaya operasional pendidikan daerah (BOPD) senilai Rp 1.119.093.435.000 atau Rp 1,119 triliun. Sementara, berdasarkan data Disdik Jabar, total jumlah siswa untuk tingkat SMA/SMK dan SLB mencapai 1,9 juta jiwa.

Gus Ahad lalu mengutip hasil perhitungan dari Dewan Pendidikan Jabar yang menyebut biaya operasional sekolah membutuhkan anggaran setara Rp 6 juta untuk satu anak per tahunnya. Jika dibandingkan dengan anggaran yang ada, Gus Ahad punya perhitungan jika BOPD itu hanya cukup untuk mengcover biaya Rp 2 juta bagi setiap siswa per tahunnya.

“Artinya, kita punya gap sekitar Rp 4 juta untuk setiap siswa per tahunnya buat anggaran BOPD. Ini yang kemudian diwujudkan melalui uang sumbangan segala macem dari pihak sekolah. Intinya, angkanya (biaya untuk sumbangan) itu pasti sekitar Rp 300 ribu atau maksimal Rp 500 ribu per siswa per bulan. Nah jadi, ini ada gap bagaimana anggaran pendidikan di Jawa Barat belum mampu memenuhi keinginan sekolah gratis ini,” bebernya.

Karena kurangnya anggaran, ia mengungkap praktek iuran dengan tajuk sumbangan sekolah lalu muncul dan dibebankan ke orang tua siswa. Kondisi ini lalu menurutnya menjadi masalah lantaran hanya menambal sulam di tengah semboyan pemerintah dalam program sekolah gratis.

“Gap itu yang jadi sumber masalah. Jadi ketika ini belum selesai, seperti nyumpel banjir akhirnya. Di tutup di sini, air banjirnya malah muncul di sana. Pada perjalanannya, sekolah akan melakukan apapun caranya supaya bisa menambal kekurangan biaya operasional mereka itu. Sebagian ada yang dilakukan dengan cara legal, sebagian lagi malah ilegal. Itu yang banyak saya temukan,” ungkapnya.

“Akhirnya apa yang terjadi, komite sekolah diminta menyetujui keinginan sekolah ini. Kalau misalkan orang tua enggak mau, begitu, ya anak bapak ibu enggak bisa masuk universitas karena ijazahnya lalu ditahan misalnya. Yang begini-begini itu saya sering mendapat informasi, di Bandung banyak karena ini fakta yang saya temukan juga yah,” katanya menambahkan.

Baca juga :Curhat : Ortu SMA di Bandung Dipermalukan gegara Belum Bayar Sumbangan Sekolah


Gus Ahad lalu mendorong Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang mengenai skema pembiayaan pendidikan sekolah berstatus negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain memang, sekolah pun dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggarannya, termasuk disampaikan kepada orang tua.

“Jadi menurut saya, diluruskan lagi logikanya karena perlu ada semacam kajian ulang tentang pembiayaan pendidikan. Kalau untuk sekolah apalagi yang negeri, mereka tentu harus transparan. Karena bagaimanapun pemasukannya semua dari negara, jadi harus ikuti aturan negara,” pungkasnya.

Berita lainnya :

Sebagaimana diketahui, polemik soal sumbangan yang dilakukan komite sekolah belakangan ini sedang mencuat ke publik. Mulai dari di SMAN 24 Bandung yang membuat orang tua geram karena perbuatan tidak sopan hingga di SMAN 3 Cimahi sumbangan yang ditentukan nominalnya.

(ral/yum)

Peringkat: 5 dari 5.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Massa Demo BBM Hari Ini Tersebar di 6 Titik Jabodetabek

Jakarta, MCP – Demo massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak […]

Like, Subribe, & Coment Now