0
0
Jakarta, MCP – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan adanya dugaan tindakan tidak jujur dan tidak adil pada Pemilu 2024. Dia menyebut ada upaya agar Pilpres 2024 nanti hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres yang dikehendaki.
Hal tersebut disampaikan SBY saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9). SBY awalnya membeberkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil.
“Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY seperti dilihat detikcom di akun Tiktok @pdemokrat.sumut, Sabtu (17/9/2022). DPD Partai Demokrat Sumatera Utara telah mengizinkan isi Tiktok itu untuk dikutip.
Baca Juga : AHY : Permintaan Terima Kasih ke Demokrat, Dalam Melihat Proyek Jokowi
Lebih lanjut, masih dalam video Tiktok itu, SBY mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh dua pasangan. SBY menyebut itu dikehendaki oleh mereka agar oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya,” ucapnya.
Berita lainnya :
- Kaesang Pangarep Resmi Masuk PSI, Penyerahan KTA Langsung oleh Giring
- Kepsek SD Negeri Cibeureum Lawan Wali Kota Bogor Bima Arya
- Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Umumkan Nama Tim Pemenangan Baja
- SBY Nyanyikan Lagu,Prabowo Asyik Berjoget ‘Kamu Nggak Sendirian’ di Rapimnas PD
- Partai Demokrat Resmi Usung Ketum Gerindra Prabowo Subianto Balon Presiden 2024
Presiden ke-6 Indonesia ini menilai cara tersebut jahat. Dia juga menyebut itu merupakan cara-cara batil yang tidak pernah dilakukan oleh Demokrat ketika berkuasa di pemerintahan.
“Jahat bukan? Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan Pemilu, selama Pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” ujarnya.
(maa/hri)
