Kemensos : BLT BBM Dipantau KPK, Awas Jangan Main-Main!

Media Cyber Pendidikan
0 0
Read Time:2 Minute, 30 Second

Jakarta, MCP – BLT BBM cair, KPK ikut memantau proses penyaluran bantuan sosial. Hal ini diungkap Mensos Risma saat dialog terbuka yang diadakan Kelompok Cipayung Plus bertema Kenaikan Harga BBM Kepentingan Siapa? Masalah atau Solusi? di Menteng Jakarta Pusat.

Risma mengatakan bahwa Kemensos memiliki Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS-TPK) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuat supaya penyaluran BLT dan bansos lainnya tepat sasaran.

Baca juga : Dapat Rp150 Ribu Selama 4 Bulan atau Total Rp600 Ribu, ini Syarat, Cara Daftar Dapat BLT BBM

“Lewat aplikasi/laman ini KPK juga bisa memantau proses penyaluran, hingga segala bentuk penyelewengannya “day to day”,” ujar Risma, dikutip dari Antara, Selasa (13/9/2022)

Selain itu, Risma mengatakan bahwa pembaharuan data penerima bansos termasuk BLT BBM terus dilakukan.

“Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri,” kata Mensos Risma.

Dialog terbuka itu diawali dengan pemaparan pandangan dari sebelas mahasiswa selaku ketua umum masing-masing organisasi, yang menyampaikan pandangan mereka terhadap kenaikan harga BBM dan penerima BLT-nya. Pandangan itu lantas ditanggapi oleh tiga penanggap yang diundang, salah satunya Mensos Risma.

Baca juga : BLT BBM di Kritik: Tidak Merata hingga Seperti Obat Bius Sementara

Mensos mengatakan saat ini, pihaknya bersama jajarannya melakukan pemutakhiran data setiap bulan. Setiap bulan, Mensos membuat surat keterangan (SK) baru untuk memastikan data tetap update karena pergerakan data itu dinamis.

Selain rutin melakukan pemutakhiran data, lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa.

Begitu pun, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa, sehingga lurah/kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran/perubahan sebagaimana dimaksud kepada bupati/wali kota melalui camat.

Halaman selanjutnya

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

News Update : Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Berlanjut di Patung Kuda

Jakarta, MCP – Demo menolak kenaikan harga BBM atau […]

Like, Subribe, & Coment Now