RESAH! BLT Membingungkan Penerima Bantuan, Masyarakat tidak tau cara mendapatkannya

Media Cyber Pendidikan Media Cyber Pendidikan
0 0
Read Time:2 Minute, 30 Second

Jakarta, MCP — Peraturan yang tertuang dalam Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.10 tahun 2022 soal Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, tetap mendatangkan Polemik yang selalu berulang-ulang untuk masyarakat banyak. Gencarnya saluran bantuan penerima BLT yang disalurkan Kemensos melalui PT.POS yang dianggarkan sebesar 12.4 triliun yang dibayarkan 150.000 sebanyak 4 kali kepada 20.65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
Kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah seindah intruksi dan himbauan Presiden Jokowi ataupun Kemensos Tri Risma Harini, bentuk aturan dari pihak pemerintah sudah sesuai tetapi apakah  pemerintah juga melihat kondisi yang nyata adanya?.

Baca juga : Penyelewengan BLT BBM di Talun, Bupati Sumedang Perintahkan Inspektorat Turun Tangan

Cara mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun yang disalurkan secara manual lewat perangkat atas ke bawah tetap saja menimbulkan konflik yang selalu ada, dengan tidak amanahnya perangkat pemerintah yang selalu mengkebiri nominal yang sudah ada dengan dalih potongan administrasi ataupun dalih potongan-potongan lain.
Selain banyaknya tebang pilih, terkadang data yang terdaftar tidak sesuai dengan penerima manfaat yang seharusnya.

Entah siapa yang salah?, apa perangkat bawah yang memberikan informasi  dengan data yang tidak sesuai?.

Seharusnya pemerintah membenahi semua aspek terkait data masyarakat yang layak membutuhkan dengan koordinasi instansi yang terkait dengan  berkoordinasi dari tingkat kecamatan, Desa, RW serta RT, yang lebih paham dan tahu, dengan diawasi terkait data-data masyarakat yang masuk, RT merupakan perangkat yang benar-benar tau kondisi dan keadaan warganya.

Baca juga : BLT BBM Rp 50.000 di Sunat, 7 Aparat Desa di Lampung Diamankan Polisi di Duga Pungli
Pendaftaran dan registrasi bantuan dalam bentuk online pun membingungkan masyarakat, banyaknya masyarakat menerima berita tentang BLT mereka hanya mengerutu susahnya daftar dan registrasi dengan cara online, yang tidak terdaftar dari database penerima BLT tapi layak dan seharusnya mendapatkan bantuan, apalagi masyarakat kalangan yang memang tidak berpendidikan, jangankan handphone untuk link, cara menggunakan berbagai menu serta panduan yang juga mereka tidak paham.

Dalam pendaftaran online yang disediakan pemerintah, banyaknya link dari kemensos ataupun  situs dari kemenker.co.id. yang dianggap susah dan bribet dengan berbagai persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi, padahal mereka membutuhkan bantuan tersebut. Jadi, bagaimana mereka akan menerima bantuan sedangkan syarat-syarat yang harus mereka lampirkan yaitu BPJS aktif, sedangkan banyaknya masyarakat yang BPJSNya tidak aktif, karena menunggak.

Bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan sedangkan bantuan dengan nilai angka BPJS mereka nunggak lebih besar BPJS yang mereka bayar. Kondisi yang membuat masyarakat sangat sulit, kesehatan mereka sulit, ekonomi sulit apalagi setelah dampak 2 tahun covid, ketika ada bantuan dari pemerintahpun mereka seakan hanya gigit jari melanjutkan kehidupan yang memang serba sulit.

Berita lainnya :


Pemerintah seharusnya lebih fokus dalam menyikapi semua kondisi yang terjadi di masyarakat bawah, kesulitan mereka, suara mereka patut didengarkan, bagaimanapun tidak ada yang disebut Pemimpin yang baik  ketika tidak melihat rakyatnya makmur dan sejahtera.
Harapannya adalah meratanya semua bentuk yang memang untuk rakyat yang tertera dalam UUD 1945 pasal 33 ( 3 ) yang berbunyi Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat.
(CEOmcp/ayr)

Peringkat: 5 dari 5.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Jalan Sekitar Istana Negara dan Monas Ditutup, Demo Kenaikan BBM,

Jakarta, MCP – Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa […]

Like, Subribe, & Coment Now