0
0
Pacitan, MCP –SMAN 1 Pacitan mengedarkan surat pemberitahuan kepada orang tua wali murid mengenai Partisipasi Sumbangan Masyarakat (PSM) dengan nominal yang dinilai sangat memberatkan orang tua murid.
Padahal saat awal rapat Komite sekolah disaat pihak sekolah menetapkan besaaran sumbangan dengan nilai Rp. 2.700.000 per tahun para orang tua banyak yang tidak setuju dan bahkan mereka pulang dengan kekecewaan meskipun ada segelintir orang yang bersedia membayar dengan jumlah tetapan tersebut.
Baca juga : Heboh! Dipatok hingga 10 Juta, Kepala Sekolah Angkat Bicara soal Uang Sumbangan SMAN 3 Cimahi
Yang anehnya lagi, meskipun banyak yang tidak setuju mengenai besaran sumbangan tersebut, pihak sekolah dan komite sekolah tetap mengeluarkan surat pemberitahuan pembayaran kepada orang tua siswa.
Sementara terkait sumbangan yang diberi nominal tersebut, menurut pengamat Pendidikan Indra Charismiadi saat diwawancarai melalui pesan Whats Appnya, dilansir nusantarapost.Jumat (23/9/22) menuliskan, “ Sumbangan itu nggak bisa ditetapkan. Sumbangan itu suka rela.”
Baca juga : Dugaan Pungutan Liar, (AMPPY) Laporkan ke Ombudsman Kepala Sekolah SMKN 2 Yogyakarta Angkat Bicara
Bahkan disaat mengetahui bahwa nominal yang disebutkan Rp. 2.750.000 oleh pihak Komite dan Sekolah SMA Negeri 1 Pacitan ini, sebagai Pengamat Pendidikan mengatakan pembayaran tersebut bukan sumbangan. “2,750.000 itu sih bukan sumbangan. Mending sekalian sekolah di swasta,” tulisnya lagi.
Indra Charismiadi pun menegaskan perlu adanya penelusuran kemana larinya uang tersebut meskipun pembayaran dialamatkan ke Rekening Komite.
Berita lainnya :
- Kaesang Pangarep Resmi Masuk PSI, Penyerahan KTA Langsung oleh Giring
- Kepsek SD Negeri Cibeureum Lawan Wali Kota Bogor Bima Arya
- Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Umumkan Nama Tim Pemenangan Baja
- SBY Nyanyikan Lagu,Prabowo Asyik Berjoget ‘Kamu Nggak Sendirian’ di Rapimnas PD
- Partai Demokrat Resmi Usung Ketum Gerindra Prabowo Subianto Balon Presiden 2024
Dilain sisi, Prof Anwar Aripin yang juga merupakan pengamat Pendidikan mengatakan bahwa meskipun tak ada UU yang melarang, namun itu khas Indonesia yang suka minta-minta sumbangan. Pemeritahlah yang seharusnya wajib membiayai pendidikan warga rakyat .
“Tak ada UU yg melarang. Itu khas Indonesia yg suka minta2 sumbangan. Pemeritahlah yang wajib membiayaai pendidikan warga rakyat . Sebaikmya tak terjadi,” pungkasnya mengakhiri Whats Appnya.
Hingga berita ini diturunkan, nusantarapost konfirmasi kepada wakil Bupati Pacitan, Gagarin belum memberikan jawaban.
(JK)
