Menteri Perhubungan Ongkos Kereta Rel Listrik Si Kaya dan Miskin Jabodetabek Picu Polemik

Media Cyber Pendidikan Media Cyber Pendidikan
0 0
Read Time:2 Minute, 53 Second

Jakarta, MCP – Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menerapkan subsidi silang dalam penarifan kereta komuter atau KRL Jabodetabek bagi penumpang bisa memicu polemik.

Wacana tersebut bermula dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memastikan ongkos kereta rel listrik atau KRL tidak akan naik sampai 2023.

Namun sebagai gantinya, pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyesuaian tarif sesuai dengan sasaran subsidi.

”Dalam diskusi kemarin dengan Pak Presiden, kita akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang mendapatkan subsidi. Jadi, mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar, dengan membuat kartu,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/12).

Baca juga : Upah Menggiurkan, 2023 Bidang IT jadi Rebutan Perusahaan, ini 3 Profesi yang di Buru

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tarif asli KRL bernilai sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 sekali perjalanan. Selama ini, pemerintah pusat mengalokasikan subsidi kepada KRL.

Kebijakan tarif itu sudah berlaku sekurangnya 5 tahun terakhir.

Dengan subsidi, pengguna KRL di Jabodetabek hanya perlu membayar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.

Memicu polemik

Perwakilan pengguna KRL Jabodetabek dari komunitas KRL Mania mengkritisi rencana Kementerian Perhubungan yang bertujuan mengurangi beban subsidi negara ke KRL.

Rencana kebijakan yang rencananya akan diterapkan di wilayah Jabodetabek dinilainya melanggar prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik. ”Angkutan umum enggak perlu ada subsidi silang.

Baca juga : Upah Menggiurkan, 2023 Bidang IT jadi Rebutan Perusahaan, ini 3 Profesi yang di Buru

Layanan publik sama saja seharusnya, enggak ada perbedaan,” kata Gusti, Humas KRL Mania, dikutip Kompas, Senin (2/1/2023)

“Pemerintah punya yang namanya PSO (public service obligation/tarif penugasan) atau subsidi publik yang enggak mengenal pembedaan kelas,” lanjutnya. Gusti menilai wacana subsidi silang ini seolah membenturkan antara kepentingan kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin.

“Di saat harga BBM baru naik, dampak pandemi belum selesai, yang harus dibangun adalah solidaritas sosial, bukan membenturkan yang kaya dan miskin,” ujar Gusti.

Perhatian ini penting karena besarnya jumlah pengguna KRL Jabodetabek yang sebagian besar tinggal di wilayah satelit DKI Jakarta.

Baca juga : Airlangga Hartarto “Meramalkan Gelombang PHK Tidak Akan Berhenti”

KAI Commuter Indonesia (KCI) baru-baru ini mencatat, rata-rata penumpang harian KRL Jabodetabek mencapai 800.000 orang.

KRL menjadi salah satu moda angkutan umum yang bertugas melayani para pelaju keluar masuk Jakarta dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Tolak ukur

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang, dalam kolomnya di Kompas.com menyebut Kebijakan pembedaan tarif antara orang kaya dan miskin akan jadi blunder bila diterapkan.

“Apa tolak ukur membedakan orang kaya dan miskin. Orang yang masuk kelompok mampu, apakah akan didata dari setoran pajak (NPWP), laporan SPT, atau saldo di bank,” tulisnya.

Baca juga : Menag Yaqut: Akan Ada Kuota Haji Khusus Lansia pada 2023

Pendataan orang kaya sangat sulit. Patokannya apa? Apa batasan kaya-miskin itu? Kaya itu tanpa batasan, sedangkan kategori tidak mampu (miskin) ada batasannya,” lanjutnya. Baca juga: Tarif KRL Bakal Dibedakan Sesuai Kemampuan Bayar, Pengguna: Apakah Nanti Ada Kelas Ekonomi dan Eksekutif?

Solusi bijak

Menurut Deddy, jauh lebih masuk akal jika pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) khusus masyarakat tidak mampu untuk penggunaan angkutan umum.

Bila di Jakarta punya kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, atau konteks nasional ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tidak ada salahnya diadakan kartu Indonesia transportasi (KIT) bagi yang membutuhkan.

Berita lainnya :

Sejalan dengan Deddy, Gusti menilai sebagai solusi untuk meringankan beban pengeluaran negara, justru pemerintah bisa melanjutkan rencana kenaikan tarif KRL untuk semua pengguna.



Peringkat: 5 dari 5.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Presiden Jokowi Ingatkan dan Tetap Waspada, Tahun 2023 Ujian Ekonomi Global dan Ekonomi Nasional

Jakarta, MCP – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, […]

Like, Subribe, & Coment Now