Kritik Capres Ganjar Berbagai Respon soal Penegakan Hukum Pemerintah Jokowi

Media Cyber Pendidikan Media Cyber Pendidikan
0 0
Read Time:6 Minute, 26 Second

Jakarta, MCP- Ganjar Pranowo memberikan nilai terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan Jokowi.

Penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diberi nilai lima oleh Ganjar Pranowo.

Rapor merah yang diberikan oleh Ganjar Pranowo ini pun mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Bukan tanpa alasan penilaian yang diberikan Ganjar Pranowo.

Satu hal yang membuat Ganjar menganggap penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi jeblok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-Cawapres.

Diketahui imbas putusan tersebut, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka diputus melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, imbas putusan MK tersebut seakan menjadi pemulus jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga : Prabowo Beri Pesan ini ke Relawan: Abaikan Nyinyiran,Kita Fokus Menangkan Pilpres 2024

Di sisi lain, Rapor merah yang diberikan Ganjar tersebut pun seakan menjadi bumerang mengingat Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres pendampingnya berstatus sebagai Menteri Koordinato bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Sehingga, elite partai politik dari barisan pendukung Prabowo-Gibran mengungkit soal keberadaan Mahfud MD tersebut.

Seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Saat ditanya soal rapor merah yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum dan HAM era Jokowi justru seakan menyindir keberadaan Mahfud MD.

Baca juga : LBP : Pentingnya Rekonsiliasi yang Dicontohkan oleh Jokowi dan Prabowo

Airlangga diketahui saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian dalam pemerintahan Jokowi.

Sehingga, kata dia, bila bertanya soal penegakan hukum dan HAM sebaiknya ditanyakan kepada Menkopolhukam.

“Tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam,” kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Airlangga menuturkan bahwasanya dirinya adalah menteri yang menangani bidang ekonomi.

Sedangkan, kata dia, Mahfud MD menangani bidang Polhukam RI.

“Karena saya menangani ekonomi, pak Menko menangani Polhukam,” ujarnya.

Baca juga : Relawan Benteng 08 Deklarasi Dukung Prabowo Capres 2024, Adakan Kopdar Camp Bersama Generasi Gen-Z

Hal senada pun dikatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons soal tersebut.

Dasco awalnya mempertanyakan, apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan Ganjar murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.

“Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasionalnya Ganjar-Mahfud,” kata Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Akan tetapi kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut, sejatinya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD.

Sebab, di pemerintahan Jokowi-Maruf saat ini, Mahfud MD menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam,” kata Dasco.

Atas hal itu, dia mengatakan, enggan untuk berkomentar lebih dalam perihal penilaian tersebut.

“Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya,” ujar Dasco.

Begitu pun respons Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

Ia meyakini kritikan dari ganjar Pranowo tersebut akan menjadi masukan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi,” kata Dedek Minggu (19/11/2023).

Politikus muda yang karib disapa Uki ini mendoakan, agar Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD, selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

“Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik,” kata Uki.

Sementara, calon presiden Prabowo Subianto yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan seolah enggan menanggapi kritikan dari Ganjar Pranowo atas pemerintahan Jokowi.

Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat ditanya kritikan Ganjar kepada Jokowi tersebut.

Terpisah, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta semua pihak untuk tidak berpikir macam-macam mengenai kritik Ganjar Pranowo soal rapor merah penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Diketahui PDIP merupakan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, kritik Ganjar tersebut tidak boleh terus dihubungkan dengan Pemilu.

Baca juga : Terlalu Seksi Polwan Ini Diminta Berhenti dari Kepolisian

Dia bilang, kritik itu bisa jadi bahan evaluasi saja.

“Jangan kita berpikir yang macam-macam lah, jangan berpikir karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau menjelang pemilu jadi ada pemikiran macam-macam otokritik atau kemudian evaluasi tentu saja harus dilakukan untuk Indonesia,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Puan hanya mengingatkan bahwasanya penegakan hukum haruslah berjalan dengan jujur dan adil.

Dia berharap, aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam melaksanakan penegakan hukum.

“Saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam melaksanakan penegakan hukum sekarang ke depan dan yang akan datang itu memang bisa berjalan dengan baik jujur adil kemudian tidak ada tebang pilih,” katanya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI itu meyakini Ganjar memiliki data tersendiri memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum era Jokowi.

Namun, Ia meminta awak media menanyakan data itu kepada Ganjar.

“Pak Ganjar menyampaikan hal itu tentu mempunyai data dan data nya tersebut tentunya saja harus ditanyakan ke Pak Ganjar seperti apa,” katanya.

Baca juga : Disebut Jadi Body Goals Ala Gisel Lakukan Gym

PKS Singgung Soal Kekecewaan

Lain halnya dengan PKS yang merupakan partai politik pendukung Anies-Muhaimin (AMIN)

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, justru menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah atas penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Jazuli menilai, Ganjar Pranowo dinilai tidak relevan memberikan kritikan kepada Presiden Jokowi.

Seharusnya, yang berhak menyatakan hal itu adalah PKS yang sudah 10 tahun beroposisi.

Dia menyampaikan kritikan Ganjar kepada Jokowi hanya karena kecewa tidak mendapat dukungan di Pilpres 2024.

Padahal sebelumnya, Ganjar sempat terus memuji pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan. Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu ngga gitu,” kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

PKS, kata Jazuli, berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini melemparkan kritik kepada Jokowi.

Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali.

“Kita buat buku putih. Ada buku putihnya. Jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan. Itu bukan bahasa saya lho, silakan cek di lembaga internasional. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kualitas penegakan hukum juga mengalami penurunan,” katanya.

Karena itu, Jazuli pun mempertanyakan alasan Ganjar baru melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi setelah tidak mendapatkan ‘endorsement’ di Pilpres 2024.

Padahal, masalah ini sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.

“Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?” ujar Jazuli.

Pembelaan Mahfud MD

Menyikapi polemik penilaian Ganjar Pranowo tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim bahwa rapor merah diberikan karena eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 7 November lalu.

“Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan,” kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023) dilansir dari kompas.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Berita lainnya :

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

“Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya,” ujar Mahfud.

“Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas,” ujarnya.


Peringkat: 5 dari 5.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Hamdan Zoelva Jadi Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN

Jakarta, MCP – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan […]

Like, Subribe, & Coment Now