Jakarta, MCP — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membeberkan lima kesalahpahaman dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
Meski kini sudah banyak satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, tetapi masih banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
Adapun menurut laman Kemdikbud, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Selain itu, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Kemendikbudristek pun meluruskan beberapa miskonsepsi yang kerap terjadi.
Dikutip dari Instagram resmi Direktorat SMP Kemendikbudristek @ditsmp.kemdikbud, Rabu (3/8), berikut lima miskonsepsi pada implementasi Kurikulum Merdeka.
1. Ganti Kurikulum Adalah Tujuan
Menurut Kemendikbud, banyak yang menganggap mengganti kurikulum merupakan sebuah tujuan. Padahal yang ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran.
www.mediacyberpendidikan.com |
Berita lainnya : |
- Aa Gym Ngeluh, Minimarket di Dekat Ponpes Daarut Tauhiid Disegel!
- NasDem dan PKS Jawab soal PSI Usulkan Fraksi Threshold
- BLT Rp 600 Ribu Cair Bulan Depan
- Ketua DPR RI Puan Maharani : Capek-capek Nyoblos tapi Tak Ikut Kata Hati Rugi
- Ahok Pamerkan Surat Pengunduran dari PT Pertamina Sebagai Komut
2. Benar-Salah Absolut soal Penerapan Kurikulum Merdeka
Banyak yang memiliki persepsi tentang penerapan Kurikulum Merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Padahal, setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga Kurikulum Merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya. Karena itu, benar atau salahnya penerapan Kurikulum Merdeka bukan absolut, melainkan kontekstual.
3. Harus Menunggu Pelatihan dari Pusat
Banyak yang menganggap implementasi Kurikulum Merdeka harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu. Padahal, satuan pendidikan dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.
4. Proses Instan
Ada anggapan proses belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bisa dilakukan secara instan. Menurut Kemendikbud, tidak ada proses belajar yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru dalam mengubah cara mengajar di dalam kelas.
5. Hanya Bisa Diimplementasikan di Sekolah Berfasilitas Lengkap
Implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berlaku pada sekolah dengan fasilitas lengkap. Sebab, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang fleksibel dan dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan di sekolah mana saja, termasuk sekolah dengan fasilitas minim.